Lembaga Studi Advokasi Hukum Indonesia (eLSAHI)

untuk Transparansi dan Otonomi Daerah

Pengadilan Jepang Kalahkan Gugatan Warga Koto Panjang

leave a comment »

umber: Koran Tempo/11 SEP 2009

JAKARTA – Pengadilan Distrik Tokyo, Jepang, mengalahkan gugatan warga KotoPanjang, Sumatera Barat. Sebanyak 8.396 warga menuntut pemerintah Jepangmembayar ganti rugi atas dampak buruk dari pembangunan Bendungan Koto Panjang.
Baca entri selengkapnya »

Written by advokasihukum

September 11, 2009 at 6:19 am

Ditulis dalam Kliping SDA

MEMBERHENTIKAN ANGGOTA KPU

leave a comment »

Oleh Zenwen Pador

Menarik mencermati pernyataan beberapa anggota KPU menanggapi desakan mundur dari kalangan pengamat dan LSM. Bagaimana jalannya mereka diminta mundur padahal menurut UU, komisioner KPU dilarang mengundurkan diri, kecuali mereka sakit berkepanjangan atau berhalangan tetap. Desakan mundur sama saja menyuruh mereka melanggar UU dan mereka tak mau melanggar hukum.
Baca entri selengkapnya »

Written by advokasihukum

September 9, 2009 at 6:47 am

Ditulis dalam Reformasi Hukum

PERTAMBANGAN Berdampak Besar, Ratusan Aktivitas Tak Terpantau

leave a comment »

Sumber : Kompas Senin, 6 Juli 2009 | 03:49 WIB

Jakarta, Kompas – Dunia pertambangan adalah sebuah potret ironis Indonesia. Di satu sisi kekayaan alam menjadi tumpuan harapan untuk menyejahterakan masyarakat, di sisi lain kondisi lapangan menunjukkan kawasan pascatambang mengandung ancaman bahaya jangka panjang sangat serius. Sementara pemulihan sesuai dengan peruntukan semula atau pemanfaatan lainnya secara aman tidak dijamin sepenuhnya.
Baca entri selengkapnya »

Written by advokasihukum

Juli 6, 2009 at 4:28 am

Ditulis dalam Kliping SDA

Menyoal Politik Hukum Pengelolaan Hutan

leave a comment »

Oleh Zenwen Pador

Orde Baru : Dominasi Negara, Eksploitatif, Sentralistik dan Sektoral

UUD 1945 sesungguhnya telah menggariskan hukum dasar pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip yang sangat ideal. Pada pasal 33 ayat 3 ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi sayangnya dalam pengaturan dan pelaksanaan selanjutnya, hal yang lebih ditonjolkan adalah aspek menguasai oleh negaranya sehingga mengedepanlah konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Konsep ini dapat kita temui diantaranya dalam UU No.5/1960 tentang Agraria (UUPA) dan lebih khusus menyangkut kehutanan dalam UU No.5/1967 tentang Kehutanan.
Baca entri selengkapnya »

Written by advokasihukum

Februari 24, 2009 at 9:54 am

Ditulis dalam Hukum Sumber Daya Alam

Kekuasaan Kehakiman dan Pengawasan Hakim

leave a comment »

(Catatan untuk Revisi Paket UU Kekuasaan Kehakiman)
Oleh Zenwen Pador

Ibarat musuh bebuyutan laksana air dan minyak, ’perseteruan’ Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA) sampai saat ini belum juga menemukan titik terang perdamaian. Justeru banyak kalangan berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi No. menjadi anti klimaks bagi KY untuk melanjutkan pertarungan. Atau kalau diibaratkan pertandingan tinju paling tidak putusan tersebut menjadi pukulan yang sangat telak pada titik pertahanan hingga saat ini KY sempat sempoyongan dan terpaksa meminta perpanjangan waktu untuk dapat melanjutkan ronde berikutnya.
Baca entri selengkapnya »

Written by advokasihukum

Februari 24, 2009 at 9:45 am

Ditulis dalam Reformasi Hukum

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.